SARJANA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Pemikiran ini muncul sekilas dan saya tidak mau membuang ide untuk menulis yang memenuhi kepala ini pada saat saya membaca leadership centre nya universitas Lancester University UK. Saya hanya berfikir sederhana bahwa lulusan perguruan tinggi di Indonesia akan menjadi mandul dalam mengaplikasikan etika (akademik) di lapangan ketika di dunia kerja atau dunia praktis dipenuhi dengan dominasi bias yang tidak pernah mereka bayangkan sama sekali ketika di bangku kuliah. Apakah jawabannya perlunya dunia perguruan tinggi melakukan link and match seperti pada zaman Wardiman menjadi menteri pendidikan dulu ?

Saya memikirkan model yang berkecamuk di kepala saya bahwa jawabannya adalah sistem pemerintahannya 'bagus dulu' dalam arti memang memenuhi standard kriteria pemerintahan yang bersih alias clean governance atau mutu pendidikan tingginya bagus dulu?

Jawabannya begini, bila mutu lulusannya bagus atau qualified tentunya hal ini akan menguntungkan pemerintah karena bangsa ini memiliki sumberdaya manusia yang hebat-hebat tetapi begitu lulusannya masuk ke lingkar praktik melalui dunia kerja dan sistim pemerintahan yang sebetulnya sudah mereka rasakan ketika duduk di bangku kuliah tentulah tidak berguna karena bagaimana mungkin mereka akan menjalankan teori yang relevan ke dalam praktik nyata bila kondisi dan sistem di lapangan tidak memungkinkan untuk itu. Jadilah mubazir ilmunya karena tidak akan pernah berguna dalam memperbaiki sistem negara ini. Kemauan dan keinginan ada tetapi tekanan sistem lebih kuat. Apa lacur malah sipintar ini tentu akan mengikuti sistem yang sudah ada, syukur kalau memang lulusan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu ini berfikir hijrah ke negara lain yang sistemnya lebih tertata dan tentunya dengan salary yang lebih baik. Tetapi kalau sebaliknya malah mereka yang pintar-pintar ini akhirnya malah menjadi biang bagi tambah mapannya sistem yang kurang baik, wah apalah jadinya negara ini.

Saya sempat berdiskusi dengan istri saya ketika hari libur bahwa dalam sistem pemerintahan SBY-JK ini agak lebih mendinglah pemimpin pemimpin yang jelas merugikan negara di penjara alias dimasukkan bui. Hanya mungkin sosialisasinya saja yang kurang banyak sebagai bagian shock therapy bagi pejabat lainnya yang bermental maling. Tetapi siapa yang mau disalahkan kalau memang sistim politik kita kurang atau belum memungkinkan untuk itu, karena jelas bahwa dalam proses pemilihan untuk menjadi pemimpin di negeri ini tentulah harus memiliki dan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Itu sudah diketahui oleh publik di negara ini.

Saya pernah mendapat cerita bahwa salah satu tetangga yang ingin mencalonkan menjadi bupati sampai harus merogoh kocek sampai lebih kurang 5 M hanya untuk bursa pencalonan, mudah-mudahan tidak benar. Kalau sudah begini apa jadinya negara ini? Jadi tidak salahlah kalau negara ini selalu dirundung bencana karena seperti lagu Ebiet G Ade 'mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita....'.

Kembali ke topik bahasan, bahwa untuk membenahi pendidikan dan moral di negeri ini perlu ada sinergi antara sistem pemerintahan dengan dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Bila sinergi itu tidak terjadi kita hanya mimpi berbicara tentang clean governance alias pemerintahan yang bersih. Bersih apanya ya....?? Bajunya kali....habis necis necis hehehe