BIROKRASI dan KERUWETAN

Ketika saya bertemu dengan ibu mertua saya ...saya melihat ada duka menghiasi wajah beliau. Saya lantas bertanya "ada apa bu...?". Ibu akhirnya bercerita bahwa setelah meninggalnya Bapak Mertua surat tanah dengan status tanah IJO yang ditempati sekarang harus di balik nama atas nama ibu.

Keruwetan muncul ketika ipar saya yang mengurus tanah tersebut bersama temannya sering menemui salah satu staf di pemerintahan kota Surabaya untuk membayar biaya yang diminta, staf tersebut berinisial 'W'. Keruwetan semakin bertambah ketika setelah beberapa bulan kok proses tidak ada progresnya. Sampai akhirnya saya tahu bahwa ternyata ada masalah dengan staf yang mengurusi proses balik nama tersebut, ternyata staf yang berinisial 'W' tadi sudah dimutasi di kecamatan Tegalsari. Mungkin inilah yang membuat ibu mertua saya sedih...karena biaya yang diminta sudah dipenuhi semua dan proses tidak ada kemajuan. Setelah ditanyakan dengan salah satu staf di pemkot jawabannya nanti akan kami bantu tetapi ketika dilacak berkas belum masuk.

Sampai akhirnya ipar saya mengadukan kasus ke polisi dengan maksud memberikan pelajaran kepada ibu tersebut. Akhirnya ibu tersebut datang ke rumah ibu mertua dengan menangis tersedu sedu sambil mengatakan bahwa berkas sebetulnya masih sama dia dan disimpannya. Walah...walah....uang sudah keluar sampai hampir sepuluh jutaan tetapi berkas mandek di tangan ibu 'W' ini. Ibu 'W' berjanji akan mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh ibu mertua dengan tanda tangan di atas materai sebagai penguat.

Satu pertanyaan saya bahwa mengapa di negara ini bila kita berhubungan dengan birokrasi selalu dan banyak sekali menemui keruwetan ? Dimana permasalahannya? Sampai kapan kita terus begini? Padahal kita selalu mendengar slogan-slogan 'good governance'. Kapan itu bisa kita nikmati ?

Mungkin memang si pencipta birokrasi dulu sudah memikirkan bahwa inilah yang namanya birokrasi dan bahwa birokrasi itu selalu identik dengan keruwetan. Apa iya ya...

Atau mungkin birokrasi dianggap sebagai bentuk lain dari proyek yang menghasilkan pendapatan tambahan sehingga timbul jargon 'KALAU BISA DIPERSULIT KENAPA DIPERMUDAH' dan untuk menjadi mudah kita harus mengeluarkan ekstra fulus....fulus lagi...fulus lagi...

Apa memang begitu ya? Padahal gaji pns dinegara ini sering naik tetapi tingkat inflasi pun selalu mengikuti ketika gaji pegawai pemerintahan naik. Inilah mungkin letak permasalahannya dinegara ini? Atau mungkin pemerintah juga tidak bisa menghitung tingkat kebutuhan pegawai sehingga menggelembung seperti sekarang ini dan pemerintah tentu merasa berat bebannya melalui apbn untuk membayar gaji pegawainya? Atau juga pemerintah tidak bisa mengintervensi pasar sehingga ketika gaji pegawai naik harga tidak ikut-ikutan naik. Saya dengar dari teman-teman yang sudah berhaji beberapa kali pernah bilang bahwa harga roti ketika dia naik haji pertama kali dengan yang ke sekian sama ..padahal rentang waktunya cukup lama...saya terus bertanya dalam hati...kok bisa ya...? Kenapa kita gak bisa...?

Dari situlah timbul ide menulis ini karena saya berkesimpulan memang birokrasi diciptakan untuk keruwetan. Di institusi institusi lain pun sering saya menemukan hal-hal seperti ini. Yang paling saya herankan adalah bahwa sebetulnya dalam pengamatan sekilas bahwa jenis pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh 2 orang saja tetapi yang mengerjakan bisa sampai 5 orang. Nah dari ketidak efisienan inilah sudah terlihat benih-benih keruwetan karena kita terkadang menemui benturan nyata di lapangan bahwa untuk membuat efisien waktu dan tenaga kita harus mengeluarkan ekstra fulus yang telah saya sebutkan di muka....sebetulnya ini sangat menarik untuk diteliti...tetapi akhirnya timbul juga pertanyaan...apa karena pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan ?

Menjawab itu..saat ini dikampus kampus marak dengan kurikulum kewirauasahaan dengan harapan yang lulus dari kampus tersebut bisa membuat pekerjaan sendiri dan menyerap pengangguran sehingga membantu pemerintah.

Sudah terbukti memang bahwa Jepang dengan penduduknya yang 2% pengusaha terus jadi negara yang bingung mau ngutangin siapa besok. Timbul lagi pertanyaan apakah terus presiden republik ini harus dari pengusaha biar segala sesuatunya dibuat seperti model kerja pengusaha?

Sebagai bahan perbandingan di Kabupaten Sragen katanya bupatinya dari pengusaha dan perkembangan daerahnya pesat sekali bahkan menjadi model nasional untuk pelayanan terpadu satu atap...terus di Lamongan sama juga peningkatakan kemajuan daerahnya cukup signifikan ketika pimpinannya seorang pengusaha. Ah...ini masih perlu dibuktikan lewat penelitian...yang jelas menurut bupati Sragen...bila kebijakan pusat gak bisa diterima akal maka dia akan menerobosnya dengan kebijakan sendiri yang itu sudah difikirkan demi kemajuan daerahnya, nah lo...!

Apa ada bupati yang berani seperti bupati Sragen ini? Kebanyakan yang saya amati masih tetap mengekor dengan kebijakan pusat yang tidak memiliki implikasi untuk kemajuan daerah dengan otonominya itu. Kalau begitu buat apa dong otonomi...kalau bungkusnya beda isinya sama ??? Kalau sudah begini apa kita perlu mengkampanyekan presiden berikutnya dari kalangan pengusaha ? Terserah Anda....!!

Bila kita ingin melihat republik ini maju mari kita berbuat sesuatu dengan modal kejujuran dan keberanian untuk membela kepentingan publlik. Berani !!!
Sebab kalau tidak begitu ...sila ke 5 Pancasila hanya akan menjadi slogan entah sampai kapan....coba renungkan mengapa bencana selalu menimpa negara ini...renungkanlah....renungkanlah....renungkanlah....sampai kau menemukan jawabannya